Writing isn't just putting the words
in the right way
...
Writing is about to give your own opinion
without hurt someone else
...
Writing could help us enhance our knowledge
and make our mind opened...

Tuesday, March 5, 2013

RRL a.k.a Rumah Ramah Lingkungan

Berawal dari cita-cita (yang semua orang pasti punya cita-cita yang sama) yaitu pengen banget punya rumah sendiri yang dibangun dan di desain sendiri mulai dari fisik bangunan sampe interiornya. Hmmmm ternyata klo cita-cita itu (karena gratis dan gak berbatas) jadi makin susah merealisasikannya, pengen ini pengen itu weits buanyak banget mau nya. Eh tapi sekarang kan jamannya Global Warming (bukan penghangatan secara global yak wkwkwkwk) alias pemanasan global yang bikin iklim dan cuaca makin panas, apalagi tujuannya bakal tinggal di daerah yang banyak tambang batu bara nya hadeeeehhhhh makin susah nyari model rumah yang gak perlu pake AC tp gak terasa panas (bilang aja mo pengiritan wkwkwkwk). Hasil browsing sana sini, jadi pengen banget bikin rumah ramah lingkungan yang konsepnya natural dan memfungsikan semua bagian rumah jadi gak ada bagian rumah yang kosong atau tidak terpakai plus juga konsep "pemanenan hujan" yang gw sukaaaa banget nih selain juga konsep Green Roof. Berikut gw share tips-tips untuk rumah ramah lingkungan dan tips lain yang berhubungan dengan RRL tadi.
Rumah Ramah Lingkungan
Pada dasarnya rumah ramah lingkungan menerapkan konsep rumah hemat energi. Seperti contohnya dengan memanfaatkan pengudaraan alami dan pencahayaan alami, desain rumah sedemikian rupa sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada AC dan lampu. Dalam memanfaatkan cahaya matahari, yang diperlukan adalah “terang” nya sedangkan “panas” nya dihindari. Salah satu caranya adalah memanfaatkan arah timur/barat/ atau utara/selatan. Jendela harus berkanopi dengan sehingga terpaan langsung cahaya matahari dapat diminimalkan.
Faktor-faktor yang mendukung sebuah rumah menjadi rumah ramah lingkungan antara lain: 
1. Rangka atap baja ringan. Penggunaan baja ringan ini sebagai jawaban atas semakin menipisnya jumlah kayu hutan kita. Baja ringan lebih efektif dalam aplikasi atap. Pengerjaannya lebih efisien dalam waktu, dan lebih presisi karena buatan pabrik. 
2. Kusen, daun jendela, pintu menggunakan alumunium/ PVC/ UPVC 
3. Plafond menggunakan gypsum dan rangka besi hollow 
4. Atap tinggi. Hal ini bermanfaat untuk sirkulasi udara yang berada di dalam rumah 
5. Tritisan (kanopi) lebar 
6. Banyak bukaan 
7. Plafond tinggi 
8. Kanopi tiap jendela 
9. Luas bangunan sebaiknya tidak lebih dari 60% luas lahan
Perbandingan antara luas bangunan dengan lahan hijau idealnya adalah 60-40. Yang mana fungsi taman tidak hanya sekedar mempercantik penampilan rumah, tetapi juga sebagai daerah resapan air hujan. Agar taman dapat dengan mudah menyerap air hujan, caranya tidak hanya dengan tanaman ,tetapi juga memberi pori-pori tanah dengan cara melubangi. Selain sebagai resapan, taman juga berfungsi sebagai penyaring kebisingan dan debu. Tentu rumah akan menjadi sehat jika minim debu.
Peduli terhadap perubahan iklim bukan berarti kita harus kembali hidup di zaman batu. Ada beberapa langkah cerdas dengan pilihan yang bebas dari keruwetan agar kita dapat berpartisipasi mencegah kerusakan lingkungan, sekaligus meremajakan tubuh, rumah, dan bumi secara bersamaan.
Berikut ini adalah 10 cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghijaukan rumah dari harian National Geographic :
1.  Pilih perabot rumah yang ramah lingkungan Sebelum membeli perabot rumah yang berbahan kayu, periksa apakah bahan yang digunakannya berasal dari hutan yang dikelola untuk industri. Ini dapat mengurangi dampak negatif hilangnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, pencegah tanah longsor, dan penyedia habitat bagi berbagai tumbuhan serta hewan. Selain itu, perabot rumah yang tahan lama juga dapat dipilih karena akan mengehemat pengeluaran di masa depan dan membantu mengurangi tumpukan sampah di tempat pembuangan. Membeli perabot antik, jika memungkinkan, juga menjadi alternatif tersendiri. Karena selain mengurangi volume sampah, gaya yang terdapat pada barang antik tak lekang oleh zaman.
2.  Kurangi penggunaan bahan kimia Bahan kimia buatan manusia memang ampuh membantu membasmi serangga dan membuat perabotan berkilau. Namun sebenarnya, kita juga pelan-pelan dibunuhnya. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan 200 senyawa industri, polutan dan bahan kimia lainnya dalam tali pusat bayi yang baru lahir. Dari jumlah tersebut, tujuh di antaranya adalah bahan pestisida berbahaya yang sebagian sudah dilarang penggunaannya di Amerika lebih dari 30 tahun lalu. Jadi, buang semua racun itu dan beralihlah ke bahan kimia alami, non-racun, dan sama efektifnya dalam membasmi hama pengganggu. Bahan kimia alami mungkin saja sudah kita miliki di dapur. Cobalah temukan informasi lebih banyak soal penggunaannya.
3.  Bantai si vampir energi Alat-alat rumah tangga elektronik, merekalah para vampir energi. Taring buas mereka yang selalu menancap tajam ke colokan listrik, siang dan malam sepanjang hari, tetap menyedot listrik meskipun kita sudah mematikannya. Beberapa perangkat yang tetap memangsa listrik hingga mencapai 1.000 kilowatt jam setahun di setiap rumah tangga adalah pemanggang roti, penyeduh kopi, pengering rambut, komputer, printer, dan pengisi ulang (charger) baterai ponsel. Langkah mudah dan praktis untuk membantai si vampir energi ini adalah dengan menggunakan colokan yang dilengkapi dengan pembatas arus listrik dan surge protector (pelindung dari naik-turun tegangan listrik secara drastis dan tiba-tiba). Dengan perangkat ini, kita tak perlu memeriksa dan mencabut setiap perangkat yang masih terhubung ke colokan listrik. Saat hendak beristirahat atau bepergian kita hanya tinggal menekan tombol pemutus arusnya ke posisi off.
4.  Mulailah mandiri energi Meski belum menjadi pilihan populer, namun Indonesia kaya akan sumber energi alternatif yang bisa jadi pilihan seperti angin, sinar matahari, mikrohidro hingga panas bumi. Keempat sumber energi itu jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Sebagai catatan, batu bara adalah salah satu penyumbang besar emisi gas rumah kaca. Dan karena energi terbarukan seperti sinar matahari dan angin dapat dimanfaatkan secara gratis, maka beralih ke sumber energi ini dapat mengurangi tagihan listrik.
5.  Lakukan 3 R Mulai mengaplikasikan 3 R - reduce, reuse, recycle - dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, kurangi (reduce) konsumsi personal kita dari barang-barang yang tidak bisa digunakan kembali (reuse). Akan tetapi, menggunakan kembali sebuah produk adalah sebuah tindakan yang lebih bersahabat dengan lingkungan dibanding mendaur ulang (recycle). Sedangkan langkah daur ulang dengan memilah sampah yang bisa diproses kembali menjadi produk baru merupakan tindakan yang mudah untuk membantu menjaga lingkungan.
6.  Beli bahan pangan lokal Tahukah Anda kalau kembang kol adalah sayur yang sering menempuh perjalanan keliling dunia? Dan tomat merupakan salah satu buah yang sering naik pesawat terbang? Belum lagi buah-buahan lainnya yang juga diimpor dari negara lain. Tanpa kita sadari, perjalanan buah dan sayur-mayur itu telah menyumbang polusi dan emisi gas urmah kaca selama perjalanannya. Oleh karena itu, membeli buah dan sayur-mayur lokal yang ditanam para petani setempat akan mengurangi food miles (jarak yang harus ditempuh dari kebun sampai ke piring Anda) yang berarti akan mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan alat trasnportasi selama perjalanan. Selain itu, dengan membeli buah dan sayur-mayur lokal Anda akan mendapatkannya dalam kondisi yang lebih segar bukan?
7.  Beralihlah ke internet dapat membantu menyelamatkan hutan dari deforestrasi. Sebab, lebih dari 34 juta acre (setara 157.964 hektar) pohon ditebang setiap tahun untuk berbagai kebutuhan termasuk memproduksi kertas serta mengakibatkan emisi karbon yang dilepas ke atmosfir naik hingga 25%. Maka, beralihlah ke internet untuk mengurangi tumpukan surat, katalog maupun kertas-kertas lainnya.
8.  Tolak kantong plastik Kita sudah sangat terbiasa menerima kantong plastik saat berbelanja di toko, supermarket atau pasar tradisional. Padahal kantong plastik yang beredar saat ini sebagian besar berbahan dasar minyak tanah sehingga sulit terurai secara alami. Perlu waktu ratusan tahun agar sebuah kantong plastik dapat terurai. Kantong plastik yang dibuang ke laut juga seringkali membuat hewan laut mati tersedak karena mengiranya sebagai potongan makanan. Di Indonesia saat ini sudah mualai tersedia produk kantong plastik yang dapat terurai secara alami dalam waktu dua tahun. Namun, mengingat waktu penguraian itu masih terlalu lama sehingga masih berpotensi menimbulkan tumpukan sampah plastik yang menggunung, sebaiknya kita mulai menjauhkan diri dari kantong plastik. Dengan membawa tas kanvas yang dapat digunakan kembali ketika berbelanja ke toko atau supermarket dan menggunakannya untuk membawa belanjaan, maka kita sudah berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik.
9.  Carilah logo bintang. Sebuah rumah rata-rata menghasilkan emisi gas rumah kaca dua kali lebih banyak dibandingkan mobil. Sumbernya adalah perangkat elektronik yang boros energi dan belum memenuhi standar ramah lingkungan seperti energy star yang berlogo bintang. Dengan membeli perangkat elektronik berlogo bintang tersebut berarti kita sudah ikut berperan mengurangi emisi gas rumah kaca sambil memangkas sepertiga total tagihan listrik.
10.  Gunakan lampu pijar hemat energi Kalau Anda ingin berperan serta menjaga bumi melalui satu langkah mudah, gunakan lampu compact fluorescent light bulbs (CFLs). Lampu CFL umumnya dapat digunakan pada dudukan lampu bohlam namun menggunakan sumber pencahayaan yang berasal dari pendaran fluor saat dialiri arus listrik, mirip seperti lampu neon. Sedangkan lampu bohlam menggunakan kawat filamen yang berpijar saat dialiri arus listrik sebagai sumber cahayanya. Produk lampu CFL ini sudah banyak beredar di pasar dengan berbagai merek, variasi serta beragam pilihan daya. Meski harganya lebih mahal dari lampu bohlam, lampu ini memiliki masa pakai hingga 10 kali lebih lama. Lampu CFL juga 75% lebih hemat energi sehingga mengganti satu lampu bohlam saja dapat mereduksi 227 kg emisi karbon dioksida dalam setahun. Sementara mengganti 17 lampu bohlam dengan lampu CFL memberi efek yang setara dengan mengurangi satu mobil dari jalan raya dalam setahun. 
Pemanenan Hujan 
Memanen air hujan merupakan alternative sumber air yang sudah dipraktekkan selama berabad-abad di berbagai negara yang sering mengalami kekurangan air. Air hujan yang dipanen dapat digunakan untuk multi tujuan seperti menyiram tanaman, mencuci, mandi dan bahkan dapat digunakan untuk memasak jika kualitas air tersebut memenuhi standar kesehatan.
Secara ekologis ada empat alasan mengapa memanen air hujan penting untuk konservasi air , yaitu:
1.  Peningkatan kebutuhan terhadap air berakibat meningkatnya pengambilan air bawah tanah sehingga mengurangi cadangan air bawah tanah. Sistem pemanenan air hujan merupakan alternatif yang bermanfaat.
2.  Keberadaan air dari sumber air seperti danau, sungai, dan air bawah tanah sangat fluktuatif. Mengumpulkan dan menyimpan air hujan dapat menjadi solusi saat kualitas air permukaan, seperti air danau atau sungai, menjadi rendah selama musim hujan, sebagaimana sering terjadi di Bangladesh.
3.  Sumber air lain biasanya terletak jauh dari rumah atau komunitas pemakai. Mengumpulkan dan menyimpan air di dekat rumah akan meningkatkan akses terhadap persediaan air dan berdampak positif pada kesehatan serta memperkuat rasa kepemilikan pemakai terhadap sumber air alternatif ini.
4.  Persediaan air dapat tercemar oleh kegiatan industri mupun limbah kegiatan manusia misalnya masuknya mineral seperti arsenic, garam atau fluoride. Sedangkan kualitas air hujan secara umum relatif baik.

Ada tiga komponen dasar yang harus ada dalam sistem pemanenan air hujan yaitu: 
1)  catchment, yaitu penangkap air hujan berupa permukaan atap; 
2) delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan melalui talang; dan 
3)  storage reservoir, yaitu tempat penyimpan air hujan berupa tong, bak atau kolam. Selain ketiga komponen dasar tersebut, dapat dilengkapi dengan komponen pendukung seperti pompa air untuk memompa air dari bak atau kolam penampung. 
Kendala yang dihadapi dalam memanen air hujan antara lain frekuensi dan kuantitas hujan yang fluktuatif serta kualitas air hujan belum memenuhi pedoman standar air bersih WHO. Ada dua isu terkait kualitas air hujan, yaitu isu bacteriological water quality dan isu insect vector.
Pertama, isu bacteriological water quality. Air hujan dapat terkontaminasi oleh kotoran yang ada di catchment area (atap) sehingga disarankan untuk menjaga kebersihan atap. Penampung air hujan juga harus memiliki tutup agar terhindar dari kotoran. Bacteria tidak dapat hidup di air yang bersih. Lumut dapat hidup jika ada sinar matahari menembus tong penampung air, oleh sebab itu tong penampung air hujan sebaiknya dibiarkan gelap dan diletakkan di tempat teduh agar lumut tidak dapat tumbuh.
Kedua, isu insect vector. Serangga dapat berkembang biak dengan meletakkan telurnya dalam air. Oleh karena itu sebaiknya tong penampung air ditutup rapat untuk menghindari masuknya serangga seperti nyamuk. Ada beberapa metode perlakuan sederhana dalam pemakaian air hujan, antara lain: merebus air akan mematikan bakteri, menambahkan chlorine (35ml sodium hypochlorite per 1000 liter air) akan mendisinfeksi air, filtrasi pasir (biosand) akan menghilangkan organism berbahaya. Sekarang dikembangkan teknik SODIS (Solar Water Disinfection) yaitu botol plastic yang sudah dicat hitam diisi air dan dijemur beberapa jam dengan tujuan untuk mematikan bacteria dan mikroorganisme dalam air hujan.
13495022801490651822Di Taiwan secara tradisional praktek memanen air hujan banyak dilakukan di daerah yang memiliki persediaan sumber air permukaan atau air bawah tanah yang terbatas. Hasil pengamatan penulis menunjukkan meskipun memanen air hujan merupakan teknik yang sederhana, murah dan tidak membutuhkan keahlian atau pengetahuan khusus namun belum banyak dilakukan di Indonesia. Padahal praktek memanen air hujan penting sebagai alternative sumber air. Diperkirakan sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya memanen air hujan sebagai salah satu upaya menghemat air akibat kurangnya pengetahuan dan informasi. Selain itu kemungkinan masyarakat juga merasa yakin tidak akan mengalami kekurangan air karena secara umum air melimpah di Indonesia. Untuk mengetahui lebih detail mengenai hal itu tentu perlu dilakukan penelitian secara lebih lanjut. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan peran pemerintah agar praktek memanen air hujan dapat dilakukan secara luas. Pemerintah perlu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi public agar masyarakat dapat tertarik perhatiannya, memahami, menyadari dan bersedia melakukannya di rumah masing-masing. Jika memanen air hujan dipraktekkan secara luas, maka masalah kekurangan air pada aras rumah tangga dapat dihindari. Berikut ini contoh desain sistem memanen air hujan yang sederhana yang dapat diterapkan masyarakat pada aras rumah tangga.
  
Berikut ini contoh praktek memanen air hujan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Cambodia, Bangladesh, Sri Lanka, dsb.
1349502443351769265



13495025812066311394




13495026321047040865 















Green Roof
Konsep yang mulai dikenal manusia pada abad ke 7 di Babylon atau sekarang dikenal dengan Iran, merupakan sebuah hasil mahakarya dari Raja Nebuchadnezzar II. Sebuah konsep taman yang dikenal dengan istilah Taman Gantung Babylonia.
Pada era sekarang aplikasi dari taman gantung ini populer dengan nama green roof technology. Teknologi ini dipercaya tak hanya sebagai gerakan penghijauan semata, akan tetapi lebih dari itu teknologi ini dipercaya dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan ekosistem menjadi lebih baik.

ImageImage
  
Keuntungan ekologi yang diperoleh dari konsep ini adalah mampu mereduksi urban heat island effect serta mampu mengendalikan serta menciptakan iklim mikro yang kemudian bertindak sebagai pendingin dan kelembaban udara sekitar.
Manfaat lainnya adalah menetralisasi polusi uara melalui pengaturan disain lansekap dengan komposisi tanaman pada area atap, sehingga meminimaliskan polusi suara hingga 8 db. Selain itu green roof juga berperan sebagai penangkap partikel polusi perkotaan dan CO2 yang terdapat pada udara dan debu.
Perbaikan ekosistem terbentuk melalui terciptanya habitat kehidupan alam liar, dengan pemilihan dan konsep disain lansekap taman yang tepat akan menimbulkan efek positif terhadap ekosistem. Melalui cara memperbesar dan menambah luas ruang, akan menambah habitat bagi kehidupan alam liar seperti burung-burung di perkotaan maupun fauna lainnya.
Melalui teknologi green roof dengan mengaplikasikan lapisan water proofing hidup, nilai proteksi bangunan terhadap dampak buruk ultra violet ray-pun bertambah. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dengan adanya lapisan green roof ini dapat menambah umur lapisan tradisional water proofing hingga berumur lebih dari 40 Tahun.
Selain itu aplikasi lapisan green roof mampu memperkecil volume kandungan air akibat curah hujan sebanyak 50% hingga 90%, serta mampu menjadi lapisan filter bagi partikel-partikel polusi yang terkandung didalamnya. Dampak positif yang diterima adalah jumlah volume air tidak menjadi beban bagi aliran pembuangan.
Konstruksi Green Roof :
- Lapisan 1 Water Proof Membrane Lapisan untuk menutupi keseluruhan permukaan atap
Lapisan 2 Drain mat Lapisan sebagai tempat/ruang bergeraknya aliran air yang berasal dari air penyiraman dan air hujan menuju kepembuangan akhir
- Lapisan 3 Filter Cloth Lapisan untuk memisahkan lapisan ‘drain mat’ dan media pertumbuhan
- Lapisan 4 Growing medium Lapisan tempat pertumbuhan tanaman komposisi tanah dicampur sand,salts,clay,organic matter dan lava rock
- Lapisan 5 Tanaman Banyak tanaman dapat dipergunakan tergantung dari konsep disain lansekap taman

Tuesday, January 22, 2013

SERTIFIKASI HUTAN VS HARGA KAYU

Sertifikasi pengelolaan hutan itu sendiri bermula pada tahun 1980-an sebagai sebuah tawaran untuk menengahi dua pihak yang berseteru: para pengusaha dan eksportir kayu dari hutan tropis dengan para konsumen kritis di negara pengimpor kayu tropis. Yang satu ingin terus mengeksploitasi hutan tropis dan memperdagangkan kayunya ke berbagai negara tanpa hambatan, sedangkan yang lainnya ingin menyelamatkan hutan tropis dari kerusakan akibat eksploitasi dengan cara memboikot semua produk kayu hutan tropis. Logika yang ditarik dari pemboikotan ini adalah bahwa semua usaha eksploitasi kayu di hutan tropis merusak dan tidak lestari (sustainable). Tentu saja tuduhan gebyah-uyah (men-generalisasi) ini dibantah oleh para pengusaha hutan tropis sambil berkampanye tentang kelestarian hutan yang mereka kelola dan oleh para konsumen yang kritis, kampanye para pengusaha itu dianggap sebagai iklan yang tidak obyektif serta sekadar upaya membela diri.
Sesudah perseteruan era 1980-an, kedua belah pihak merasa membutuhkan sebuah badan penengah; lembaga ketiga yang independen, yang kata-katanya bisa dipercaya sebagai jaminan kehadiran pengelolaan hutan yang baik. Lembaga-lembaga akreditasi sertifikasi hutan, seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), lahir dari kebutuhan ini (Counsell dkk. 2002). Sedemikian optimisnya, George Monbiot (2000), seorang pengamat masalah lingkungan, menganggap kehadiran lembaga akreditasi independen semacam FSC menunjukkan bahwa sekalipun kekuatan masyarakat konsumen terbatas, namun mereka ternyata mampu mendesak perusahaan-perusahaan besar untuk bertindak lebih bertanggung jawab, lebih mampu daripada pemerintah yang semakin lama semakin kehilangan dayanya.
Lembaga akreditasi ini membuat standar, prinsip, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah unit pengelola hutan untuk mendapatkan sertifikasinya. Sementara, penilaian mengenai kinerja pengelola hutan dilakukan oleh lembaga sertifikasi (certification body, certifier) sesuai dengan standar yang diacu oleh lembaga akreditasi tertentu. Pada perkembangannya, prinsip pengelolaan hutan lestari tidak hanya diterapkan pada hutan tropis yang diramaikan mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi skala besar tetapi juga pada seluruh jenis hutan di berbagai belahan dunia. Ini tak lepas dari kampanye anti perusakan hutan dan gerakan kesadaran konsumen yang marak pada tahun 1990-an di berbagai penjuru dunia.
Merasa terganggu dengan protes, kampanye, dan demonstrasi yang dilakukan atas produk yang dijualnya, beberapa perusahaan penjual (retailer) furniture dan produk kayu lainnya di Eropa kemudian melihat sertifikasi sebagai sarana untuk menunjukkan komitmennya pada pelestarian hutan dan meningkatkan citra perusahaannya. Permintaan akan kayu bersertifikat kemudian meningkat, dan sertifikasi mulai menjadi sebuah bisnis yang berkembang.
Beberapa perusahaan besar penjual produk kayu dengan fasilitasi World Wide Fund for Nature (WWF), pada tahun 1990, kemudian bersepakat untuk membentuk jaringan pasar bagi kayu bersertifikat dan mentargetkan untuk memperdagangkan hanya produk kayu bersertifikat pada tahun 1995. Target ini tidak tercapai, salah satu alasannya, tidak tersedia kayu bersertifikat dalam jumlah yang cukup untuk mengimbangi kebutuhan konsumennya. Oleh karena itu, kemudian FSC mengembangkan strategi “pertumbuhan pesat” (fast growth), yaitu mengupayakan sertifikasi pengelolaan hutan di sebanyak-banyaknya areal hutan dalam waktu singkat. Indonesia, tak ayal, menjadi negara yang dianggap potensial bagi percepatan penambahan luas hutan bersertifikat sekaligus sebagai sumber produk kayu bersertifikat (DtE, 2001 dan Counsell dkk, 2002).
Sertifikasi hutan yang berorientasi pasar dan bersifat sukarela dalam menilai kinerja pengelolaan hutan telah menjadi salah satu pilihan untuk menghentikan laju deforestasi serta menjawab tantangan konservasi hutan dan pengelolaan hutan secara lestari. Kecenderungan tersebut terjadi setelah upaya boikot terhadap hasil hutan –seperti boikot atas kayu tropis– tidak terlalu membawa hasil karena tersandung ketentuan WTO dan adanya kebutuhan pasar yang tinggi akan hasil hutan kayu dan hasil turunannya.
Sertifikasi hutan menyediakan pilihan bagi konsumen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan menyediakan hasil hutan yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik (well managed forest). Bentuk kepedulian ini menjadi semakin nyata dengan terbentuknya kelompok pembeli (buyer group) di negara-negara maju yang menjadi konsumen utama produk-produk hutan dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Peningkatan kepedulian kelompok pembeli terhadap produk-produk yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik, sudah semestinya dipandang sebagai peluang oleh Unit Manajemen dalam hal terbukanya akses pasar yang baru. Dengan melakukan sertifikasi hutan yang dikelolanya, Unit Manajemen mempunyai peluang untuk menerobos pasar baru atau mempertahankan pasar bagi produk-produk yang dihasilkannya. Hal tersebut sebenarnya yang menjadi tujuan sertifikasi PHL, yaitu tujuan pengelolaan hutan lestari (SFM objective) dan tujuan perdagangan (trade objective).
Namun sangat disayangkan sejak perkembangannya yang dimulai sekitar tahun 90-an sampai sekarang ini, sertifikasi hutan di Indonesia belum menampakkan hasil yang menggembirakan dilihat dari jumlah Unit Manajemen yang sudah mendapatkan sertifikat. Berbagai hambatan dan kendala pun diidentifikasi, diantaranya adalah karena standar sertifikasi yang dirasakan berat pemenuhannya bagi Unit Manajemen serta adanya hambatan yang bersifat non teknis.  Dengan demikian munculnya peluang pasar baru tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Unit Manajemen hutan di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkannya.
Pemahaman terhadap kriteria-kriteria dan indikator-indikator standar pengelolaan hutan lestari dari skema sertifikasi yang akan dipilih adalah cara terbaik untuk mengurangi beratnya pemenuhan standar tersebut. Selanjutnya indikator-indikator yang terdapat dalam kriteria tersebut dapat digunakan untuk melihat keadaan di lapangan, termasuk pemenuhan berbagai aturan atau dokumen pengelolaan yang dipersyaratkan bagi Unit Manajemen sebelumnya.

Sertifikasi Hutan di Berbagai Negara
Australia
Dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dimatangkan di Australia, mereka berupaya untuk mencari solusi bagaimana mengenali sebuah produk dari kayu misalnya kertas, yang dinilai legal atau tidak legal. Salah satu upaya mereka adalah dengan mengidentifikasi negara sumber kayu ini memproduksi berbagai produk tersebut lewat indeks korupsi internasional yang diterbitkan oleh Transparancy International. Undang-Undang ini memiliki asumsi bahwa kayu yang diproduksi di negara yang indeks korupsinya tinggi, semakin besar kemungkinannya adalah produk ilegal, atau diproduksi dari proses yang ilegal, atau dari sumber yang ilegal. Hal ini terutama terjadi di beberapa negara berkembang.
Australia memfokuskan pada Indonesia, sebagai tetangga terdekat mereka, sekaligus salah satu penyuplai kayu terbesar ke negeri kanguru ini. Indonesia sendiri, dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan grafik psotif dalam indeks korupsi internasional, sebuah pertanda bahwa negara kita setidaknya terus mencoba memerangi korupsi yang sudah berakar.
Australia sendiri, sudah berupaya menahan pengesahan Undang-Undang Anti Penebangan Liar ini dalam dua tahun ke belakang, agar menjaga hubungan dagang yang seimbang dengan Indonesia. Namun tekanan dari berbagai pihak, salah satunya Partai Hijau dan berbagai lembaga lingkungan internasional, akhirnya membuat pemerintah Australia bergerak lebih cepat untuk mengesahkan Undang-Undang ini.
Dibandingkan dengan peraturan yang diterapkan oleh Uni Eropa, dalam Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) mereka yang tertuang melalui Voluntary Partnership Agreement (VPA), yang membangun sebuah sistem bersama dengan negara yang menyuplai kayu ke Eropa untuk memastikan legalitas kayu, sistem yang dilakukan di Australia memang lebih ketat.
Australia menyingkirkan mitra dagang strategis yang dinilai melanggar peraturan baru ini, sementara Uni Eropa menggunakan hukum yang mereka terapan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan politik.
Sementara di Amerika Serikat yang memberlakukan Lacey Act, masalah yang muncul adalah tanggung jawab yang kompleks yang dimiliki oleh eksportir kayu ke AS. Undang-Undang AS ini memiliki cakupan yang luas untuk memenuhi persyaratan kayu yang sah yang bisa masuk ke negara adidaya ini. Namun di sisi lain, Lacey Act juga membuka ruang yang luas bagi para kompetitor di lapangan untuk melancarkan tuduhan terhadap eksportir kayu lain.
Ternyata masalahnya sama, ketidakjelasan batasan legal terkait apa itu kayu ilegal, produk kayu ilegal dan sumber kayu ilegal, membuat isu ini menjadi rumit.
Bagaimana Indonesia menghadapi hal ini? Pemerintah RI telah mengadopsi sistem legalitas mereka sendiri bernama SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Sistem ini dibangun agar sejalan dengan sistem yang dianut oleh FLEGT VPA di Uni Eropa tadi. Mulai tahun 2013, -artinya, dengan peraturan ini-, semua kayu dari Indonesia hanya bisa masuk ke Eropa jika memiliki sertifikasi SVLK yang dinilai terakreditasi sama oleh FLEGT Uni Eropa. Pemerintah RI berharap, bahwa SLVK ini juga menjadi dasar legalitas yang bsa diterima oleh Australia setelah diberlakukannya Undang-Undang Anti Illegal Logging.
Dibanding upaya yang dilakukan Australia, FLEGT Uni Eropa ini dinilai lebih fleksibel untuk menekan upaya perdagangan kayu ilegal.
Namun, sistem yang dianut FLEGT Uni Eropa ini sendiri memang tidak sempurna. Maraknya kasus korupsi di Indonesia, jutsru membuka celah baru dalam penerbitan SVLK. Sertifikasi SVLK kini justru semakin berharga ‘mahal’ dibanding sebelumnya karena hal ini mempengaruhi hajat hidup ratusan bahkan ribuan perusahaan penyuplai kayu di Indonesia. Jika Depertamen Kehutanan RI tidak sanggup membersihkan kementerian mereka dari elemen-elemen koruptif, hal ini akan menjadi lahan perdagangan sertifikasi baru di masa mendatang.
Ingat, nilai ekspor kayu Indonesia ke Australia saja sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat. Tentu bukan jumlah yang kecil untuk menggoda pembuat peraturan untuk membengkokkan hukum.
United Stated
Amerika Serikat, konsumen terbesar di dunia produk kayu, adalah pemain sentral dalam mendorong perdagangan kayu dari sumber ilegal. Analisis 2007 oleh EIA sektor memperkirakan bahwa konsumsi AS berisiko tinggi kayu dan produk kayu (tidak termasuk pulp dan kertas) adalah setinggi 10% dari impor kayu tahunan - $ 3,8 milyar di tahun 2006.
Sampai Mei 2008, tanpa undang-undang untuk mencegah impor atau penjualan kayu ilegal, bahkan kayu yang paling terang-terangan dicuri adalah sah setelah mencapai pantai Amerika. Perusahaan di sepanjang rantai pasokan telah gagal untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul kayu yang mereka beli karena mereka tidak harus melakukannya. Masalahnya telah begitu menyebar sehingga bangunan US Capitol sendiri nyaris menggantung pintu mahoni Honduras berisiko tinggi yang berasal dari kayu ilegal.
Bagian dan implementasi Amandemen Lacey Act adalah menciptakan perubahan dramatis dalam industri perkayuan dasarnya tidak diatur global, yang mengarah ke pergeseran sistemik dalam praktek importir, produsen, dan perusahaan kayu.
The Lacey Act, yang disahkan pada tahun 1900, merupakan salah satu alat utama Amerika Serikat untuk melarang perdagangan antar negara dan internasional dalam spesies satwa liar yang dilindungi. Undang-undang ini diberlakukan terutama oleh Fish and Wildlife Service, Departemen Tanaman Kesehatan Hewan Pertanian Inspeksi Service (APHIS), dan bea cukai US. Larangan yang jelas dari Lacey Act dan hukuman yang kuat telah lama menyebabkan para ahli hukum untuk mempertimbangkan itu "senjata ampuh dalam memerangi lalu lintas satwa liar luas dan sangat menguntungkan ilegal."
Larangan baru membayar kerugian yang lama satwa liar undang perdagangan, Lacey Act, untuk melarang perdagangan tumbuhan dan produk turunannya - termasuk semua kayu dan produk kayu - yang diambil secara ilegal atau diperdagangkan. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan upaya hukum penegakan fokus dengan mewajibkan importir untuk menyatakan spesies, negara asal, dan informasi terkait lainnya.
Larangan itu diperkenalkan di DPR oleh anggota Kongres Earl Blumenauer (D-OR), Jerry Weller (R-IL), dan Robert Wexler (D-FL) pada tanggal 13 Maret 2007, dan kemudian di Senat oleh Senator Ron Wyden (D-OR) dan Lamar Alexander (R-TN) pada tanggal 1 Agustus. Ini menarik dukungan bulat dari Komite House Sumber Daya Alam pada Oktober 2007, di mana EIA diundang untuk memberikan kesaksian ahli tentang dampak dari penebangan liar terhadap hutan dan masyarakat. Senat melewati amandemen suara bulat pada bulan Desember 2007 dan itu menjadi undang-undang pada Mei 2008.
Uni Eropa
Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreements (VPA) FLEGT adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Berdasarkan VPA, negara-negara mitra mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas kayu yang
diekspor ke UE.UE menyediakan dukungan untuk membangun atau menyempurnakan
sistem-sistem pengendalian ini. Apabila telah disepakati dan diimplementasikan, maka VPA mengikat kedua belah pihak untuk memperdagangan hanya produk kayu legal yang telah diverifikasi. Tanggapan Uni Eropa untuk menangani pembalakan liar dinyatakan dalam Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) pada tahun 2003. Rencana Tindak tersebut bukan saja terdiri atas VPA dengan Negara mitra, tetapi juga mencakup Peraturan Kayu UE (EU Timber Regulation) barubaru ini disahkan dengan maksud untuk menghentikan diperdagangkannya kayu yang dipungut secara ilegal di pasar UE. Peraturan ini akan mulai berlaku pada bulan Maret 2013. Dalam 5 tahun terakhir nilai ekspor Indonesia dalam bentuk kayu dan produk perkayuan meningkat dari 8,3 miliar USD menjadi 9,7 miliar USD per tahun. Kecenderungannya masih positif (1,85% per tahun) tetapi dari sudut perekonomian secara keseluruhan bagian relatif kehutanan telah turun dari 8,2% ke 6,2% karena sumbangan nilai berbagai komoditas lain meningkat lebih pesat. Pasar ekspor utama untuk produk kayu Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan UE. Di dalam wilayah UE, tujuan pasar yang utama untuk kayu Indonesia adalah: Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol dan Italia. Hasil hutan diekspor dari semua pelabuhan utama tetapi khususnya dari Surabaya, Semarang dan Jakarta di Jawa; dari Medan dan Jambi di Sumatera; dari Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda di Kalimantan; dari Makassar di Sulawesi dan dari berbagai pelabuhan yang lebih kecil di seputaran Papua dan Papua Barat.

Sertifikasi Hutan di Indonesia
Sertifikasi kayu merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong praktik hutan lestari. Sebab, melalui label yang tertera dalam setiap produk akhir akan memudahkan siapa saja memeriksa sumber kayu yang menjadi bahan mentahnya. Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan Forest Stewardship Council (FSC) adalah dua dari sertifikasi yang selama ini dikenal oleh pengusaha kayu Indonesia. SVLK merupakan skema lisensi yang menjamin ekspor kayu sesuai dengan hukum hutan di Indonesia. Melalui Pemerintah dan definisi legalitas yang telah disetujui oleh berbagai pihak dan bersifat wajib (mandatory). Sementara itu, FSC yang bersifat suka rela (voluntary) merupakan organisasi internasional yang didirikan sejak tahun 1993 untuk mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan dan "baik". SVLK bersifat wajib dan hasil murni konsultasi multi pihak sejak tahun 2003. Sedangkan FSC penting dari segi bisnis.
Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan kerjasama antar 6 Kementerian yaitu Kementarian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Jaminan legalitas kayu melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menarik bagi industri. Biayanya pun lebih terjangkau dibandingkan dengan program lain.
Sertifikasi lacak balak atau lebih populer dengan istilah Chain of Custody (CoC) adalah penilaian yang mengaplikasikan satu prinsip langkah ke belakang atau one step backward untuk menilai apakah sumber hasil hutan pada satu simpul sudah tersertifikasi atau belum. Sertifikasi lacak balak dilakukan untuk mengetahui dua hal penting, yaitu: kejelasan sistem pergerakan hasil hutan dan kinerja sistem pergerakan hasil hutan. Berbagai skema sertifikasi lacak balak sudah dikembangkan, diantaranya adalah skema ITTO, LEI, dan FSC.  Dalam uraian ini adalah sistem sertifikasi lacak balak berdasarkan skema LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia).
Sertifikat lacak balak hanya dapat diberikan apabila antara satu simpul sebelumnya dapat dilacak ke sumber yang bersertifikat pada simpul sebelumnya lagi dan seterusnya sampai diperoleh rantai tak terputus yang menerangkan bahwa asal hasil hutan adalah dari pengelolaan hutan yang lestari (bersertifikat Ekolabel). Selama perjalanannya, hasil hutan secara sendiri-sendiri maupun dalam susunan sortimen dapat mengalami mutasi dan perubahan bentuk. Lokasi mutasi dan perubahan bentuk disebut sebagai simpul pergerakan. Simpul-simpul ini harus dapat ditetapkan secara jelas, dan dokumen-dokumennya harus disiapkan untuk menerangkan dan menghubungkan status dari suatu simpul ke simpul berikutnya pada rute perjalanan hasil hutan.
Uni Eropa dan Amerika saat ini sangat gencar memerangi usaha perusakan hutan (illegal logging) yang pada dasarnya memiliki dampak sangat besar terhadap pemanasan global. Berbagai peraturan telah dikeluarkan terkait dengan penggunaan kayu dan produk kayu yang diijinkan untuk dipasarkan di dua pasar furniture tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Kehutanan juga mendukung dengan komitmen tinggi. Salah satu program untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yaitu dengan program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Sertifikasi Terutama di Eropa dan Amerika, mereka mewajibkan importirnya untuk melengkapi produk yang mereka impor dengan dokumen yang bisa menjelaskan dengan baik asal-usul kayu pada furniture. Oleh karena itulah para pembeli selalu mencari dan menanyakan pada pabrik furniture apakah mereka telah memiliki sertifikat tentang asal-usul kayu yang dipergunakan. Dengan memiliki sertifikat tersebut, produsen bisa menggunakan logo atau label pada produk mereka.
Logo pada packaging atau plat tempel menjadi cara paling mudah dikenal oleh para konsumen. Untuk bisa menggunakan logo atau tanda khusus dari lembaga sertifikasi, produsen harus melalui beberapa tahap audit dan perbaikan-perbaikan sistem produksinya sesuai panduan dari lembaga sertifikasi tersebut.
LEI - Sebuah standar yang dikembangkan oleh Lembaga Ecolabelling Indonesia untuk menilai bahwa produk kayu yang memilik label LEI berasal dari sumber yang dikelola dengan memperhatikan norma hidup, norma lingkungan dan norma sosial. Sejauh yang diketahui penulis, LEI ini merupakan sistem sertifikasi produk kayu dari lembaga lokal Indonesia yang pertama kali diluncurkan. Hingga saat ini, sesuai website LEI, tercatat baru 3 perusahaan produsen furniture kayu di Indonesia yang telah memiliki sertifikat LEI.
SVLK - Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ini baru diluncurkan 2009 oleh Kementerian Kehutanan dan baru 50 perusahaan yang mengajukan permohonan. Biaya proses sertifikasi yang tidak murah menjadi kendala bagi sebagian pemohon yang berasal dari UKM. Sistem ini dibuat dalam salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi pembalakan liar yang telah menjadi sorotan dunia. Walaupun saat ini masih belum begitu dikenal oleh dunia internasional, ini menjadi langkah yang sangat baik bagi perkembangan industri kayu di Indonesia.
GFTN - Global Forest and Trade Network diluncurkan tahun 2003 oleh WWF. GFTN dalam hal ini tidak memberikan sertifikasi untuk mengunakan logo atau label pada produk. Dukungan yang diberikan kepada anggota GFTN berupa panduan dan jaringan pasar yang terhubung dengan WWF. Anggota GFTN terbuka bagi komunitas, perusahaan maupun organisasi yang memiliki andil besar dalam kelestarian hutan. Yang termasuk di dalamnya adalah perusahaan multinasional, pengelola hutan, perusahaan pengolah kayu dan produk, perusahaan distribusi, hingga peritel yang menjual produk kayu di pasar Eropa maupun Amerika Serikat.
FSC (Forest Stewardship Council) telah menjadi standar internasional sertifikasi kayu dan produk kayu. Setiap perusahaan yang memiliki sertifikat FSC bisa menggunakan logo atau label pada produknya. Penggunaannya bisa berupa leaflet, plat besi tempel atau cetakan pada carton packing. Seluruh rantai distribusi kayu dari pengelola hutan, distributor kayu, industri pengelola kayu hingga peritel yang menjual produk kayu tersebut ke konsumen harus memiliki sertifikat FSC sebelum bisa menerapkan label pada produk. Di dalam logo harus dicantumkan kode khusus yang bisa dihubungkan ke nama perusahaan produsen. Audit dan pemeriksaan distribusi material pada sertifikat FSC memiliki proses yang panjang dan tidak mudah, sehingga setiap organisasi atau perusahaan yang ingin memiliki sertifikat FSC harus benar-benar mengikuti aturan yang dipandu oleh SmartWood.
TFT (The Forest Trust) yang sebelumnya bernama Tropical Forest Trust sejak 1999 berusaha untuk membantu para peritel dunia mendapatkan kayu yang berasal dari sumber resmi dan dari hutan yang dikelola dengan baik. TFT melakukan audit dan pemeriksaan berkala pada hutan yang telah memiliki sertifikat dari TFT dan menjembatani pasokan bahan baku ke pabrik industri kayu. Hampir sama dengan FSC, produsen yang telah menjadi anggota TFT dan membeli bahan baku kayu dari hutan yang telah diaudit oleh TFT bisa menggunakan logo atau label pada produk mereka.

Mampukah Sertifikasi Hutan Memberikan Harga Premium pada Produk Kayu di Indonesia?
Pengusaha sektor kehutanan meminta pemerintah mensinergikan sejumlah model sertifikasi lacak balak kayu baik melalui skema mandatory maupun voluntary. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Irsyal Yasman mengungkapkan sinergi sertifikasi itu akan membantu pelaku industri mengoptimalkan biaya ganda yang perlu dikeluarkan guna menjamin akselerasi produk kayu Indonesia ke pasar tujuan ekspor. Pasalnya, hingga kini beberapa pengusaha masih khawatir sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sebagai skema mandatory tidak cukup untuk menjaring preferensi pasar. Untuk itu, kelengkapan sertifikasi voluntary dianggap krusial dalam menjamin terbukanya pintu ekspor.
Namun, tidak sedikit perusahaan memiliki kapasitas pembiayaan untuk mengakses kedua skema sertifikasi sekaligus. Hingga kini, tidak banyak perusahaan terlibat dalam proses pemenuhan sertifikasi voluntary karena cenderung berbiaya tinggi. Setiap unit managemen rata-rata perlu mengeluarkan dana hingga US$ 500 ribu untuk menjalani proses inspeksi dengan skema voluntary. Hal itu membuat industri mebel dan pengolahan kayu skala kecil menengah yang sangat mengandalkan pasar ekspor sangat terbebani karena tidak punya cukup dana.
Indonesia sebagai salah satu eksportir besar produk kayu ke Eropa harus segera melakukan percepatan penerapan skema mandatory seperti pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan SVLK untuk memberi jaminan produk Indonesia bisa dilacak dari hutan hingga pelabuhan ekspor. Untuk itu, setiap importir kayu di Uni Eropa nantinya wajib melakukan due diligence guna menjamin legalitas kayu-kayu yang masuk ke pasar tunggal.
 Produk-produk kayu bersertifikat legalitas sumber kayu untuk memenuhi standar Uni Eropa yang baru tidak akan selalu menghasilkan harga yang lebih tinggi bagi para produsen Asia yang berharap dapat mengimbangi kenaikan biaya produksi akibat persyaratan sertifikasi. Namun, produk kayu yang masuk ke Uni Eropa dengan sertifikat dari negara-negara yang mempunyai perjanjian kemitraan kayu sukarela (FLEGT-VPA) akan dianggap memiliki resiko nol, yang merupakan keuntungan di pasar.
Tahun lalu,  Uni Eropa menandatangani peraturan yang ,melarang perdagangan kayu yang ditebang secara ilegal, yang akan mulai berlaku tahun 2013, setelah kebijakan serupa dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2008. Uni Eropa dan Indonesia menandatangani perjanjian FLEGT-VPA – yang pertama di Asia – awal tahun ini, yang menyebutkan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Nasional (SLVK) Indonesia bisa menyatakan produk negara tersebut legal.
Negara-negara penghasil kayu yang dilengkapi kesepakatan FLEGT-VPA dengan Uni Eropa mendapatkan keuntungan ketika mengekspor kayu ke negara-negara yang akan memproses bahan tersebut menjadi produk-produk lain, seperti Cina dan Vietnam, untuk dijual di Eropa. Jaminan FLEGT memverifikasi legalitas bahan mentah, sehingga negara pengolah hanya perlu melakukan verifikasi pada bagian pengolahan saja.
Cina adalah pengimpor kayu ilegal terbesar di dunia, dengan sekitar 20 persen dari volume yang masuk berasal dari sumber-sumber illegal, menurut estimasi terbaru Chatham House. Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang merupakan pasar bagi lebih dari setengah ekspor produk kayu Cina, dengan pengiriman sebesar US$5,1 milyar untuk Uni Eropa dan US$7,5 milyar untuk Amerika Serikat di tahun 2009, menurut laporan Forest Trends yang dibiayai oleh Uni Eropa.
Harga tergantung pada permintaan dan pasokan dan mungkin akan ada harga premium ketika peraturan tersebut mulai berlaku, kata Chen Hin Keong, Pemimpin Program Perdagangan Hutan Global, TRAFFIC Asia Tenggara. Jika tidak banyak perusahaan yang dapat memasok kayu legal bersertifikat, akan terjadi kompetisi dan harga-harga mungkin akan naik. Hal ini sangat bergantung pada pasar dan akan berbeda-beda untuk produk dan pembeli tertentu.

Penutup
Sertifikasi ibarat pepatah orang tua yang berbunyi “apa yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain”, maksud pemerintah memberlakukan sertifikasi terhadap produk-produk kayu agar Negara kita tidak terus menerus dianggap Negara korupsi, Negara yang gemar menebang kayu, Negara yang bangsanya tidak suka menanam dan sederet ‘label’ lain yang kerap ditempelkan oleh Negara-negara maju lainnya, tetapi masih saja banyak pihak yang meragukan efektivitas pemberlakuan sertifikasi ini terutama di kalangan pelaku usaha. Hal ini dikarenakan kompleksnya proses sertifikasi dan memerlukan biaya yang tinggi dalam pelaksanaannya tetapi para pengusaha sampai sekarang masih belum mendapatkan jaminan bahwa produk mereka akan mendapatkan harga premium atau harga yang sepadan terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh para pelaku usaha. Beberapa waktu lalu sebuah perusahaan kayu di Kalimantan Timur pernah mendapatkan harga premium terhadap produk log mereka tetapi hal tersebut tidak berlaku pada semua jenis kayu, bahkan hanya 20% saja dari hasil produksi mereka yang diakui dan mendapat harga premium. Itupun terjadi hanya pada sekali produksi saja, selebihnya mereka tidak lagi mendapatkan harga premium hingga sekarang. Berulang kali para pengusaha meminta kepada pemerintah melalui Dinas Kehutanan di Daerah masing-masing agar bisa mendapat jaminan terhadap sertifikasi yang sudah dilaksanakan bahkan peraturan di sektor kehutanan yang tumpang tindih justru seringkali menyulitkan para pelaku usaha dalam melaksanakan operasional usahanya, belum lagi banyaknya pungli dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memperbesar kesulitan dalam mendapatkan harga premium kayu log tersebut. Bagaimanapun juga, peraturan tetaplah peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pelaku usaha yang ada di Indonesia, apapun kendalanya, mereka tetap melaksanakan sertifikasi sesuai dengan deadline yang ditentukan oleh pemerintah.

Referensi :
Counsell, Simon dkk. 2002. Trading in Credibility: The Myth and Reality of the Forest Stewardship Council. Rainforest Foundation. London.
Down to Earth (DtE). 2001. Certification In Indonesia: A Briefing. DtE. London.
Monbiot, George. 2001. Captive State. Pan Books. London.